- Implementasi Teologi al Maun dalam Pemberdayaan Masyarakat
- Aisyiyah dan Pemberdayaan Perempuan: Kiprah Nyata Gerakan Perempuan Muhammadiyah di Abad Kedua
- Timnas Indonesia Pilih Hotel Jauh dari Stadion di Jeddah, Ada Apa?
- Macan Tutul Masuk Hotel di Bandung, Siap Direhabilitasi Setelah Ditemukan Terlantar
- Prabowo Panggil Menhan dan Mendikti Saintek Usai Bertemu Jokowi 2 Jam
- Drama Wasit AFC Bikin Timnas Indonesia Geram! Ini Sikap Timnas Indonesia
- 10 Orang Terkaya Dunia Oktober 2025: Elon Musk Rebut Tahta, Bill Gates Terdepak!
- Siapa Bjorka, Hacker Otodidak 22 Tahun yang Bobol 4,9 Juta Data Bank? Ditangkap Polisi
- Turnamen Logika Matematika: Mahasiswa KKN 29 UMG Gelar Cerdas Cermat untuk Tingkatkan Nalar Siswa
- Inovasi Mahasiswa Pendidikan Matematika: Dua Media Satu Tujuan, Kolaborasi Alat Peraga dan GeoGebra
PDIP dan Gerindra Kompak Tuntut Stop Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta

Keterangan Gambar : Ilustrasi Gedung DPR. Dua fraksi besar di DPR, PDI Perjuangan dan Gerindra, kompak minta tunjangan perumahan anggota dewan dihentikan.(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)
Aksaramuda.com - Yo, Gen Z! Bayangin, anggota DPR dapat tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan, tapi PDIP dan Gerindra sepakat minta ini disetop! Gara-gara demo massa dan kemarahan publik soal fasilitas mewah, partai besar ini dorong etika dan empati. Said Abdullah dari PDIP bilang, “Rakyat lagi susah, tunjangan ini nggak pantas.” Gerindra setuju evaluasi biar DPR lebih peka. Gen Z, ini momen buat amplify suara di medsos biar politik lebih transparan! ????
Latar Belakang Polemik Tunjangan DPR yang Bikin Panas Tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan buat 580 anggota DPR periode 2024-2029 jadi sorotan sejak Agustus 2025. Awalnya, ini pengganti rumah dinas di Kalibata dan Ulujami yang udah nggak layak. Tapi, pas rakyat lagi struggle sama ekonomi, angka ini bikin netizen ngamuk di X dan TikTok. Menurut Aksaramuda.com, total Rp 348 miliar setahun cuma buat tunjangan rumah bikin publik tanya: “DPR kerja apa sih buat rakyat?” Demo besar di Jakarta sampai kerusuhan di Surabaya nunjukin betapa panasnya isu ini.
PDIP: Etika dan Empati Harus Jadi Pegangan Ketua Badan Anggaran DPR dari PDIP, Said Abdullah, tegas minta tunjangan perumahan dan fasilitas “nggak pantas” dihentikan. “Kalau punya empati, nggak akan ada fasilitas berlebihan dari pajak rakyat,” katanya, dikutip 30 Agustus 2025. Said bilang politik nggak cuma soal duit, tapi soal etika dan simpati ke rakyat yang lagi susah. Menurut Aksaramuda.com, ini sinyal kuat dari PDIP buat denger suara Gen Z yang aktif kritik di medsos soal ketimpangan.
Baca Lainnya :
- Gedung Grahadi Surabaya Dibakar Massa! Ruang Kerja Wagub Emil Hangus, Barang Dirampok0
- Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Buntut Ucapan (Tolol) atau Rotasi Biasa? 0
- ACAB & 1312 Viral di Medsos, Rakyat Ngamuk Tuntut Keadilan Ojol Affan, Apa Artinya?0
- Demo Indonesia Jadi Sorotan Dunia: Media Asing Sebut Puncak Kekecewaan Politik & Ekonomi0
- BEM UI & BEM SI Demo di Polda Metro Jaya Soal Brimob Lindas Ojol0
Gerindra: Evaluasi untuk Kepercayaan Publik Fraksi Gerindra, lewat Sekretaris Bambang Haryadi, juga buka suara. “Evaluasi tunjangan DPR sah-sah saja. Ini komitmen kami jaga kepercayaan publik,” ujarnya pada 30 Agustus 2025. Gerindra dukung penyesuaian biar DPR nggak dikira “hidup enak” doang. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco juga klarifikasi: tunjangan Rp 50 juta cuma dari Oktober 2024 sampe Oktober 2025, total Rp 600 juta buat sewa rumah selama 5 tahun jabatan. Tapi, publik tetep skeptis soal transparansi.
Konteks Demo dan Respons Publik Isu ini meledak setelah demo mahasiswa dan ojol di depan DPR pada 25 Agustus 2025, yang berujung ricuh. Bahkan, rumah anggota DPR Ahmad Sahroni digeruduk massa gara-gara ucapan kontroversialnya. Gen Z, ini bukti suara kita di medsos bisa bikin perubahan! Tapi, kerusuhan kayak di Gedung Grahadi Surabaya nunjukin kalau protes nggak terarah bisa chaos. Aksaramuda.com catat, ini saatnya kita dorong dialog damai biar aspirasi nyampe tanpa kekerasan.
Pesan untuk Generasi Muda PDIP dan Gerindra sepakat stop tunjangan adalah langkah besar, tapi Gen Z harus tetep kritis. Gunain X, TikTok, atau Instagram buat amplify isu transparansi dan keadilan. Said Abdullah bilang, “Politik harus punya hati.” Nah, lo sebagai content creator atau aktivis digital bisa bikin hashtag viral kayak #StopTunjanganDPR biar isu ini terus bergaung. Yuk, bikin suara kita nggak cuma didenger, tapi bikin perubahan nyata di politik Indonesia!
Sumber: Aksaramuda.com – Portal Berita Muda yang Spill Fakta Tanpa Sensor. Keywords: PDIP stop tunjangan DPR, Gerindra evaluasi tunjangan, tunjangan perumahan DPR Rp 50 juta, Said Abdullah DPR, demo DPR 2025, transparansi politik Indonesia, Gen Z aktivisme digital, kerusuhan Surabaya 2025, Ahmad Sahroni kontroversi, kepercayaan publik DPR.










