Aksaramuda.com - Generasi Z, sebagai kelompok yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan mempersiapkan masa depan, tentu prihatin dengan kondisi pendidikan nasional saat ini. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 8 Agustus 2025 di Institut Teknologi Bandung (ITB) menjadi sorotan: "Menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar." Beliau juga mengajukan pertanyaan krusial: "Apakah semua harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat?" Usulan ini mirip dengan konsep penggalangan dana bersama, namun tanpa regulasi yang jelas dari pemerintah. Hal ini menimbulkan ironi besar, karena pendidikan seharusnya menjadi investasi utama bagi kemajuan bangsa, bukan dianggap sebagai beban anggaran yang dialihkan kepada masyarakat.

Masalah ini tidak hanya terbatas pada gaji, melainkan mencerminkan ketidakadilan struktural dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia. Berdasarkan data empiris dari survei tahun 2023 yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Mataram (Unram), 42% dosen memiliki gaji di bawah Rp 3 juta per bulan, setara dengan daya beli sekitar 143 kg beras. Sementara itu, dosen di perguruan tinggi swasta rata-rata menerima Rp 45.000 per jam, atau kurang dari Rp 900.000 per bulan. Lebih lanjut, 52,8% dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) harus mengeluarkan dana pribadi untuk riset, dengan rata-rata biaya Rp 44,18 juta per proyek. Dari total biaya tersebut, 30,6% dialokasikan untuk publikasi ilmiah di jurnal internasional, ditambah pengeluaran untuk perjalanan, alat riset, dan staf pendukung. Data ini secara sistematis dan logis menunjukkan kegagalan negara dalam mendukung pendidikan sebagai pilar pembangunan, sesuai dengan teori Human Capital Development dari ekonom Amartya Sen, yang menekankan pendidikan sebagai hak dasar untuk kemajuan masyarakat.

Ironi semakin terlihat ketika dibandingkan dengan prioritas anggaran negara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun terdapat komitmen dalam Asta Cita, khususnya poin 3 (memperkuat sistem pendidikan nasional dan akses pendidikan berkualitas terjangkau) serta poin 8 (meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia), realitasnya justru sebaliknya. Anggaran untuk tunjangan, fasilitas mewah, dan proyek seremonial bagi pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif meningkat signifikan, seperti pengadaan mobil dinas baru dan renovasi gedung tanpa hambatan birokrasi. Pendekatan partisipasi masyarakat tanpa regulasi yang adil bertentangan dengan tanggung jawab negara, dan relevan dengan isu terkini seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Goal 4 PBB mengenai pendidikan berkualitas.

Baca Lainnya :

• Rahasia di Balik Musik Favoritmu di Restoran: Royalti Bisa Capai Miliaran Rupiah!0
• Mahasiswa KKN 29 Tematik UMG Adakan Sosialisasi Digitalisasi UMKM di Desa Roomo0
• Truk Pasang Bendera One Piece Jelang HUT RI–80? Ini Ceritanya!0
• Pemerintah Pangkas Bonus Komisaris & Direksi BUMN: Hemat Rp 8 Triliun Demi Transparansi!0
• Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,12%: Apakah Ini Hanya Angka atau Kenyataan?0

Bagi Generasi Z, dampaknya langsung terasa: gaji dosen rendah menyebabkan kualitas pengajaran menurun, riset terhambat, dan lulusan kurang kompetitif di era digital. Untuk mengatasi ini secara solutif, pertama, pemerintah perlu mengevaluasi anggaran secara empiris dengan meningkatkan alokasi pendidikan minimal 20% dari APBN sesuai amanat UUD 1945, serta mengurangi pengeluaran non-prioritas. Kedua, regulasi partisipasi masyarakat harus dibuat jelas, seperti potongan pajak untuk donasi pendidikan atau dana abadi riset, agar tidak menjadi beban tambahan. Ketiga, Generasi Z dapat berperan aktif melalui kampanye di media sosial, petisi online, dan diskusi kampus untuk menuntut transparansi dan perubahan kebijakan.

Dari Aksaramuda.com, sumber informasi pendidikan untuk generasi muda. Mari kita bersama-sama mendorong perubahan demi pendidikan yang lebih baik. #GajiDosen #PendidikanIndonesia #SriMulyani #GenerasiZ